JAKARTA, MEDIAINI.COM – Setahun lebih pandemi Covid-19 melanda Indonesia membuat banyak sektor bisnis melemah bahkan gulung tikar karena daya beli masyarakat menurun akibat diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan penyebaran virus menular asal Wuhan itu.
Hal tersebut sangat dirasakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pengusaha warteg. Dari data Komunitas Warteg Indonesia (Kowantara) menyatakan ada 20.000 warteg di wilayah Jabodetabek bakal tutup tahun ini. Ini terjadi karena pengelola warteg tak mampu membayar perpanjangan sewa tempat usaha.
Siapkan Subsidi untuk Warteg
Pasalnya modal usaha pemilik warteg sudah tergerus habis-habisan akibat pandemi Covid-19. Semenjak pandemi merebak rata-rata omzet warteg anjlok hingga 90 persen. Kini kabar gembira datang untuk pengusaha warteg. Pemerintahan menawarkan beberapa fasilitas bagi pelaku UMKM, dan pengusaha warteg untuk bertahan di tengah pandemi covid-19.
BacaJuga
Pemerintah Presiden Jokowi ingin UMKM dan pengusaha warteg secara bertahap naik kelas. Fasilitas yang sudah disiapkan, antara lain kenaikan batas plafon kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan dari sebelumnya Rp50 juta jadi Rp100 juta, sedangkan plafon KUR UMKM naik dari Rp500 juta-Rp10 miliar jadi Rp500 juta-Rp20 miliar.
Lalu, subsidi bunga kredit UMKM, bansos tunai (BST), dan imbal jasa penjaminan. Pemerintah juga mengalokasikan dana sekitar Rp186,81 triliun untuk UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan pengusaha warteg akan mendapat fasilitas jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp125 juta dari lima perusahaan pelat merah.
Ini BUMN yang Beri Subsidi Warteg
Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya dalam numpa pers virtual Selasa (6/4) menjelaskan lima BUMN yang memberikan bantuan tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, PT Jamrindo (Persero), PT Askrindo (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PMN.
Menurut Eddy, bantuan JPS ini merupakan tindak lanjut Kemenkop UKM setelah melakukan audiensi dengan sejumlah pengusaha warteg. Audiensi dilakukan karena mayoritas pengusaha warteg juga terkena dampak pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan bimbingan teknis kepada pengusaha warteg untuk membuka lapak di market place dan laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Bela Pengadaan. Saat ini, Kemenkop UKM sudah melakukan kurasi data terhadap 1.322 pengusaha warteg di Jabodetabek untuk masuk laman LKPP.
Fasilitas ini juga diberikan dalam rangka mendukung ambisi pemerintah untuk mendongkrak penyaluran kredit UMKM menjadi lebih dari 30 persen terhadap total kredit pada 2024 mendatang. Diketahui, saat ini rata-rata penyaluran kredit UMKM hanya 18 persen-20 persen.
Sebelumnya, Ketua Komunitas Warteg Indonesia (Kowantara) Mukroni mengatakan puluhan ribu warteg di Jabodetabek bakal tutup tahun 2021 karena tidak punya modal. Berdasarkan catatannya, jumlah warteg di Jabodetabek sekitar 40 ribu-50 ribu. Ia memperkirakan ada penutupan warteg hingga 50 persen atau sekitar 20 ribu warteg.(Ken)
Sumber Gambar : ilustrasi Pixabay
Discussion about this post