JAKARTA, MEDIAINI.COM – Mau tahu cara menghitung denda telat bayar listrik?Sebagian masyarakat Indonesia memang belum mengetahui cara menghitung denda telat bayar listrik bagi pelanggan pascabayar PLN yang tepat. Padahal, ada aturan yang berisi formula atau rumus dalam perhitungan denda telat bayar listrik.
Di atas kertas, aturan baku terkait tagihan listrik dan pembayaran listrik telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).
BacaJuga
Dalam regulasi tersebut, diketahui bahwa denda telat bayar listrik dilayangkan kepada pelanggan PLN pascabayar atau konsumen dengan tarif tenaga listrik reguler yang tak kunjung membayar tagihan yang melewati batas pembayaran listrik 2022.
“Konsumen dengan Tarif Tenaga Listrik Reguler diwajibkan membayar tagihan rekening listrik sesuai masa pembayaran yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero),” demikian salah satu kutipan regulasi tersebut, sebagaimama dikutip dari laman resmi PLN pada Jumat (29/4/2022).
Karena ada keterlambatan pembayaran tagihan listrik, konsumen akan dikenakan sejumlah denda sebagai pengganti biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik.
Adapun untuk denda telat bayar listrik 2022 yang berlaku hingga saat ini memuat ketentuan sebagai berikut:
- Batas Daya 450 volt ampere (VA): Rp 3.000 per bulan
- Batas Daya 900 VA: Rp 3.000 per bulan
- Batas Daya 1.300 VA: Rp 5.000 per bulan
- Batas Daya 2.200 VA: Rp 10.000 per bulan
- Batas Daya 3.500-5.500 VA: Rp 50.000 per bulan
- Batas Daya 6.600-14.000 VA: 3 persen dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 75.000) per bulan
- Batas Daya di atas 14.000 VA: 3 persen dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 100.000) per bulan
Syarat dan Ketentuan Denda Telat Bayar Listrik
Terkait ketentuan dalam pembayaran denda telat bayar tagihan listrik, pemerintah juga mengaturnya dalam dokumen Syarat dan Ketentuan Pasang Baru/Perubahan Daya Online antara Pelanggan, yang Selanjutnya Disebut Pelanggan, dan PT PLN (Persero), yang Selanjutnya Disebut PLN.
Pada Pasal 10 dokumen tersebut, PLN selaku pengelola listrik negara mengatur biaya keterlambatan (BK) atau denda telat bayar listrik 2022. Pada pasal tersrbut, disebutkan bahwa pelanggan PLN pascabayar yang membayar tagihan listrik melampaui batas akhir masa pembayaran dikenakan BK (denda keterlambatan PLN 2022).
Kemudian, batas akhir masa pembayaran tagihan listrik setiap bulannya jatuh pada tanggal 20. Dengan demikian, batas pembayaran listrik 2022 adalah setiap tanggal 20. Selain terkena BK, pelanggan yang telat membayar tagihan listrik juga berpotensi untuk dikenakan sanksi pemutusan listrik.
Untuk rincian pengenaan BK (denda telat bayar listrik 2022) di setiap lembar tagihan dibatasi maksimal 3 kali tarif BK yang ditentukan dengan perhitungan berikut:
BK pertama dikenakan untuk pelunasan tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran sampai dengan akhir bulan berjalan (bulan ke n) bagi masing-masing Pelanggan.
BK kedua diberlakukan setelah BK pertama, untuk pelunasan tagihan listrik mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+1).
BK ketiga diberlakukan setelah BK kedua, untuk pelunasan tagihan listrik mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+2).
Singkat cerita, pembagian denda telat bayar listrik PLN 2022 terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu denda telat bayar listrik 1 hari, telat bayar listrik 5 hari, dan telat bayar listrik 1 bulan.
Tarif Listrik Per kWh
Berikut ini 13 golongan tarif listrik per kWh 2022 yang ditetapkan pemerintah:
- Golongan R-1/ Tegangan Rendah (TR) daya 900 VA atau rumah tangga kecil, Rp 1.352 per kWh.
- Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA atau rumah tangga kecil, Rp 1.444,70 per kWh.
- Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA atau rumah tangga kecil, Rp 1.444,70 per kWh.
- Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA atau rumah tangga menengah, Rp 1.444,70 per kWh.
- Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas atau rumah tangga besar, Rp 1.444,70 per kWh.
- Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA atau bisnis sedang, Rp 1.444,70 per kWh.
- Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA atau bisnis besar, Rp 1.114,74 per kWh.
- Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA atau industri sekala menengah, Rp 1.114,74 per kWh.
- Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas atau industri besar, Rp 996,74 per kWh.
- Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA atau kantor pemerintahan kecil, Rp 1.444,70 per kWh.
- Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA atau kantor pemerintahan besar, Rp 1.114,74 per kWh.
- Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.444,70 per kWh.
Golongan L/ TR, TM, TT atau layanan khusus, Rp 1.644,52 per kWh. (Tivan)
Sumber Gambar : istimewa
