JAKARTA, MEDIAINI.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan rencananya untuk memindahkan 60 ribu abdi negara menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada awal tahun 2024.
60 ribu orang tersebut terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dan TNI/Polri. Hanya saja, Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Arizal mengingatkan bahwa angka-angka tersebut masih dalam tahap perencanaan.
“Jadi perencanaan yang diputuskan pindah semester pertama 2024 itu kurang lebih 60 ribu, ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas,” kata Arizal dalam sebuah webinar pada Jumat (15/4/2022).
Angka tersebut muncul setelah mempertimbangkan banyak faktor. Sebagai permulaan, jumlah PNS yang akan pindah ke IKN Nusantara pada awal 2024 berjumlah 1.971 orang yang berasal dari 27 kementerian/lembaga (K/L). Selanjutnya ada 5.716 orang personel TNI/Polri beserta ASN di lingkup Hankam.
“Dalam perkembangan waktu itu, ada rapat (antara) Pak Menpan dengan Menteri Bappenas cuma berdua, menginfokan terjadi perubahan terhadap besaran rencana ASN pindah,” sebutnya.
Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah bakal memberangkatkan 100.023 orang ke ibu kota baru secara bertahap, yang dimulai pada 2024 dan berakhir pada tahun 2045. Dari jumlah tersebut, 956 orang diantaranya adalah pejabat tinggi, 3.264 jabatan pimpinan tinggi, dan 95.803 jabatan fungsional.
“Totalnya dari 2024 sampai 2045, 20 tahun ini 100.023, tentu (dipindahkan) secara bertahap,” tutup Arizal.
Siapkan Hunian Untuk PNS di IKN Nusantara
Selain mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola IKN Nusantara, pemerintah juga tengah mematangkan rencananya untuk menyediakan rumah bagi 60 ribu PNS dan TNI/Polri yang bakal hijrah ke ibu kota baru.
Opsi pertama, rancangan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 merencanakan 801 tower rumah susun dan 426 unit rumah tapak untuk menampung 37 ribu personil ASN dan Hankam. Kemudian di WP 2 dan 4 disiapkan 476 tower rusun dan 1.706 rumah tapak untuk menampung sekitar 23 ribu personel.
Alternatif kedua, pemerintah akan menyiapkan hunian yang pemanfaatannya dilakukan secara bersama. Maksudnya, 1 unit hunian akan digunakan untuk 2 atau 3 personel. Untuk rencana yang satu ini, di WP 1A KIPP akan tersedia 344 tower rusun dan 97 rumah tapak yang mampu menampung sekitar 53 ribu personel. Lalu di WP 1B disediakan 52 tower rusun untuk menampung sekitar 7 ribu personel.
Namun karena waktu yang terlalu mepet, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemungkinan tidak akan bisa mengejar pembangunan hunian untuk menampung 60 ribu ASN di Ibu Kota Nusantara.
“Bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi kita mempertimbangkan juga, satu; kesiapan lahannya, kemudian jalur logistik terutama, kemudian sumber daya konstruksi,” jelas Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian PUPR, Dedy Permadi, masih dalam webinar yang sama.
Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, perencanaan, jalur logistik, dan sumber daya konstruksi, secara teknis Kementerian PUPR hanya menyanggupi pembangunan untuk 80 tower dan 36 rumah tapak yang berlokasi di WP 1A pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selama tahun 2024.
“Kira-kira mampu menampung 3.700 (unit) dan kalau dimanfaatkan bersama mungkin bisa sampai 12.500 personel lah,” jelasnya.
Untuk mematangkan rencana tersebut, Dedy menyampaikan bahwa Kementerian PUPR terus melakukan rapat internal untuk melakukan persiapan-persiapannya agar pemindahan PNS ke ibu kota baru berjalan dengan mulus.
Seandainya pembangunan sesuai target, hunian yang akan dibangun hingga 2024 adalah 38 tower rusun ASN, 5 tower rusun ASN, 36 rumah tapak menteri, 10 tower rusun Paspampres, 18 tower rusun TNI, 7 tower rusun Polri, serta 2 tower rusun bagi para personel Badan Intelijen Negara (BIN). Karena alasan keamanan, maka pembangunan hunian untuk TNI akan diprioritaskan.
“Sepertinya TNI memang harus menjadi prioritas juga untuk dilaksanakan karena nanti berfungsi sebagai pengamanan di awal di lokasi (IKN), TNI Polri dan sebagainya,” tutup Dedy (Tivan)
Sumber Gambar : foto istimewa