SEMARANG, MEDIAINI.COM – Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas melaksanakan deklarasi bersama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang sebagai zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
Deklarasi dan penandatanganan Pakta Integritas sendiri digelar di Studio Catwalk BBPLK Semarang, Jalan Brigjen Sudiarto No.118, Pedurungan, Kota Semarang, Jumat (12/3).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Irjen Kemnaker , Dr. R. Irianto Simbolon, SE.,M.M, Plt. Inspektur 3 Kemnaker, Dodo Setiadi, SH,M.Si, Staf Ahli Kemenaker Bidang Kebijakan Publik DR Reyna Usman, Kepala BBPLK Semarang Ir. Edy Susanto, MM, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari, BLK Semarang 1, BLK Kota Semarang, BLK Komunitas Edy Mancoro, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jateng/DIY.
Dalam kesempatan tersebut Plt. Irjen Kemnaker , Dr. R. Irianto Simbolon, SE.,M.M mengatakan, ada 9 poin lompatan yang harus di lakukan jajaran Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja saat ini, yaitu Reformasi Birokrasi, Ekosistem Digital Siap kerja, Transformasi BLK, Link And Match Ketenagakerjaan.
Lalu Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, Visi Baru Hubungan Industrial, dan Reformasi Pengawasan.
“Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efesien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional,” katanya.
Disisi lain lanjut Irianto, untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) tersebut, juga diperlukan komitmen kuat dari seluruh stakeholder yang ada. Selain itu juga dibutuhkan inovasi-inovasi, serta perencanaan program kerja yang akuntabilitasnya terjaga dan terjamin.
“Hari ini, kita mencanangkan pembambangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di BBPLK Semarang. Ini masih merupakan pncanangan dan masih ada proses yang berat untuk mewujudkan itu,” ungkapnya.
Irianto juga mengungkapkan, untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi juga dibutuhkan dukungan dari semua pihak. “Artinya, stakeholder harus mendukung penuh segala program ini, karena tanpa dukungan masyarakat dan stakeholder semua tidak bisa tercapai,” tandasnya.
Menjadi Panutan
Terwujud atau tidaknya zona integritas wilayah bebas korupsi juga pemimpin dari masing-masing balai besar. Yakni bagaimana pemimpin harus mampu menjadi panutan, juga harus mampu memanage.
Sehingga, dalam kurun waktu beberapa bulan kedepan betul-betul dapat memberikan outcome dan output kepada masyarakat dan kepada pembangunan di Jawa Tengah.
BacaJuga
“Jadi leadernya harus bisa menjadi panutan, kalau di Semarang ini ada Pak eEdi. Beliau harus pandai, punya strategi, jadi panutan bagi pegawainya. Karena satu saja pegawai dalam proses penilaian ini melakukan hal yang tidak terpuji bisa gagal dia,”imbuhnya.
Sementara itu, usai penandatanganan Kepala BBPLK Semarang Ir. Edy Susanto, MM mengajak seluruh jajaran di lingkungan BBPLK Semarang untuk menunjukan komitmen dalam membangun budaya integritas guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Saya mengajak seluruh pegawai untuk bersama-sama untuk menerapkan pakta integritas ini di lingkungan BBPLK Semarang antara lain ikut serta dalam upaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melakukan perbuatan tercela,” katanya.
Selain itu, Dirinya juga mengajak seluruh jajarannya untuk terus berinovasi serta meningkatkan layanan, dengan tetap berpegang teguh pada aturan yang ada.
“Jangan melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bersikap jujur, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan memberikan contoh pelaksanaan kinerja,”tambahnya.
Discussion about this post