JAKARTA, MEDIAINI.COM – Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 menuai polemik. Pasalnya dalam aturan tersebut, Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dicairkan setelah peserta berumur 56 tahun.
Sontak, keputusan tersebut tidak bisa diterima oleh kalangan pekerja. Sebagai langkah mediasi, Menteri Ida pun melalukan dialog bersama pimpinan dari berbagai serikat buruh dan pekerja di Indonesia.
Selain Menaker, dialog tersebut dihadiri oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam pertemuan itu, Ida mengungkapkan latar belakang keluarnya Permenaker 2 tahun 2022.
Membuka obrolan, Ida menjelaskan latar belakang pembuatan aturan terbaru ini. Sebelum diterbitkan, pencairan JHT masih merujuk pada Permenaker 19 tahun 2015. Namun saat ini, Indonesia belum memiliki alternatif skema jaminan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK.
BacaJuga
“Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua,” papar Ida dalam keterangan persnya.
Kebijakan JHT Terbaru Penyempurnaan Aturan Sebelumnya
Dalam dialog ini, Ida juga menjelaskan terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dinilai belum efektif. Menurut dia, JKP sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari Pemerintah sebesar Rp 6 triliun dan Rp 823 miliar.
Untuk menyempurnakan aturan sebelumnya, Ida memperluas manfaat JKP. Pasalnya, Kemenaker juga sudah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID dan menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling.
Oleh karena itu, Menaker menilai bahwa Permenaker 2 tahun 2022 akan menjadi momentum untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja/buruh di masa tua/pensiun. Sedangkan untuk risiko PHK, saat ini sudah terdapat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Pada kesempatan yang sama, Ida juga menjabarkan roadmap Kemenaker di masa transisi ke peraturan baru. Menurutnya, pemerintah akan fokus untuk menggencarkan sosialisasi setidaknya pada tiga aspek.
Pertama, pemerintah akan menyosialisasikan ketiga manfaat JK, yaitu uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Kedua, maksud dan tujuan Permenaker 2/2022 untuk melindungi resiko masa tua/pensiun pekerja/buruh.
Lalu ketiga, imbauan kepada perusahaan untuk menghindari PHK. Jikapun PHK harus dilakukan, maka hak-hak pekerja/buruh harus ditunaikan baik itu pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak.
“Jika tidak, sanksi tegas menunggu,” tegasnya.
Apresiasi Serikat Buruh Terkait JHT
Di sisi lain, Ida juga mengapresiasi masukan dan kritikan dari serikat pekerja serta serikat buruh yang hadir dalam dialog tersebut. Nantinya, aspirasi kalangan pekerja dan buruh akan dijadikan bahan kajian pemerintah dalam membuat peraturan lainnya di masa mendatang.
“Kita tentu harus optimis pemulihan ekonomi dan kesehatan semakin membaik sehingga resiko pemutusan hubungan kerja akibat pandemi kian menurun. Semoga pertumbuhan ekonomi kian terdongkrak, serapan tenaga kerja dari investasi juga terus meningkat,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menegaskan pihaknya berterimakasih karena diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Menaker Ida Fauziyah.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengutarakan keresahan kaum pekerja terhadap Permenaker 2/2022, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah.
“Dalam pertemuan tadi, setiap federasi bebas mengeluarkan pendapat dan dijawab satu persatu. Termasuk kami kritik Permenaker 2/2022 dengan usulan draft Permenaker yang dianggap KSBSI ada beberapa pasal tak sesuai dengan Permenaker sebelumnya,” ujar Elly.
Elly menilai kritikan kepada Menaker Ida Fauziyah melalui dialog merupakan strategi lebih elegan. Meski demikian pihaknya tak menyalahkan teman-teman serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan aksi demonstrasi saat ini.
“Paling tidak ini merupakan strategi kalau kita ingin melakukan pertemuan tatap muka, ini langkah paling pas,” katanya.
Senada dengan Ely, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia/federasi yang tergabung dalam KSPI), Mirah Sumirat menyambut baik terhadap sikap Menaker Ida Fauziyah yang membukakan pintu diskusi.
“Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih di waktu yang begitu padat Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah menyempatkan untuk bisa bertemu dengan seluruh elemen serikat pekerja,” pungkasnya. (Tivan)
Sumber Gambar : Website Resmi BPJS Ketenagakerjaan
