Demo UMP Buruh Tolak Penetapan UMP 2022 Dimulai

demo ump

JAKARTA, MEDIAINI.COM – Demo UMP masih terus jadi bahasan para buruh. Ribuan buruh di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jakarta sampai Jawa Timur mulai melancarkan aksi unjuk rasa untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 pada hari ini, Kamis (25/11).

Di ibu kota, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, sebagai pusat titik aksi. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut, ada tiga tuntutan dalam demo tersebut, salah satunya terkait UMP.

Demo UMP Buruh di Jawa Barat

Dari Tanah Pasundan, elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11).

Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan aksi demo hari ini juga bertepatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji formil terhadap Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Gugatan yang dilayangkan serikat buruh yaitu menuntut agar hakim konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja yang ditetapkan Oktober tahun lalu. Terkait agenda pembacaan putusan UU Cipta Kerja, KSPSI Jabar meminta kepada MK agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan UU Cipta Kerja.

Menurut Roy, UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan kaum buruh dengan mendegradasi hak-hak buruh. Salah satu contohnya mengenai pengupahan, di mana banyak daerah yang tidak mengalami kenaikan upah minimum tahun 2022, yang didasarkan pada perhitungan formula PP 36/2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Kalaupun ada daerah yang naik hanya rata-rata 1,09%.

Roy menuturkan KSPSI Jawa Barat akan mengerahkan kurang lebih 3.000 orang anggota ke Mahkamah Konstitusi untuk mengawal pembacaan putusan terhadap UU Cipta Kerja.

Demo UMP Buruh di Jawa Tengah

Sebanyak 2.000 buruh turun ke jalan mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jalan Pahlawan, Semarang, dengan agenda memprotes kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Rencana aksi ini telah disampaikan oleh Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono usai melakukan rapat koordinasi bersama perwakilan federasi yang akan menerjunkan massa.

Menurut Nanang, aksi turun ke jalan para buruh ini tak lepas dari besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Tengah yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 dimana angkanya paling kecil se-Indonesia.

“Kami sangat prihatin sekali dengan penetapan UMP 2022. Bayangkan saja, Jawa Tengah tidak hanya terkecil (kenaikan UMP) di Pulau Jawa tapi se-Indonesia, ini benar-benar bentuk penindasan terhadap kaum buruh di Jateng. UMP yang ditetapkan 2022 hanya Rp.1.813.011 “, imbuh Nanang.

Demo UMP Buruh di Yogyakarta

Sehari sebelumnya, massa buruh turun ke jalan dan memenuhi kawasan Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Rabu (24/11). Mereka menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 di DIY beserta kebijakan yang jadi dasar perumusannya.

Massa membawa poster hingga spanduk menyerukan penolakan besaran UMP/UMK 2022 di DIY. Begitu pula orator aksi dari atas bak mobil terbuka yang mewakili para buruh atas kebijakan pengupahan terkini.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan aksi. Pertama, besaran upah minimum yang tak mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 2,9 juta sampai Rp 3 juta berdasarkan hasil survei.

Kenaikan yang selalu jauh dari KHL tiap tahunnya, bagi KSPSI, hanya menciptakan defisit untuk buruh dan melanggengkan ketimpangan serta kemiskinan.

“Masalahnya upah di Yogya (DIY) sangat rendah dan sebelumnya paling rendah se-Indonesia. Maka perlu ada kenaikan upah yang signifikan untuk mencapai KHL membantu buruh dalam kondisi Covid,” kata Ade.

Demo UMP Buruh di Jawa Timur

Selanjutnya, di Jawa Timur, ribuan buruh akan turun aksi di Grahadi dan kantor gubernur. Jazuli SH, juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menolak UMP yang dianggapnya tidak manusiawi.

Untuk mengantisipasi lonjakan massa di Jawa Timur, sebanyak 3.200 personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP disiapkan untuk mengawal aksi demo buruh di Surabaya. Aksi ini digelar dalam menyikapi kenaikan UMP.

Rencananya, demo buruh ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur. Seperti Sidoarjo, Gresik, Malang, Pasuruan, Jember dan Surabaya. Para buruh yang bergabung dari berbagai organisasi ini dijadwalkan berkumpul di frontage road Jalan Ahmad Yani Surabaya. (Tivan)

Exit mobile version