SEMARANG, MEDIAINI.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip) kembali menyelenggarakan Konferensi Hukum dan Seminar Nasional Pekan Progresif 2022 yang diselenggarakan secara luring. Ketua Pelaksana Pekan Progresif 2022, Saudari Geneva Maizka Kristiono menjelaskan bahwasannya tahun ini Pekan Progresif mengangkat isu tentang masyarakat adat di Indonesia. Adapun tema besar yang diangkat adalah “Rekonstruksi Hukum Nasional dalam Menjamin Pelindungan Masyarakat Adat di Indonesia” acara Konferensi Hukum ini diselenggarakan di Hotel Pandanaran, Semarang dengan menghadirkan 13 Universitas dari Sabang sampai Merauke diantaranya Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman, Universitas Riau, Universitas Bengkulu, Universitas Pelita Harapan, Universitas Musamus Merauke, Universitas Cendrawasih, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Semarang, Universitas Jambi, Universitas Lampung, dan Universitas Mataram. Acara ini pun turut bekerjasama dengan NEXA yang merupakan perusahaan Internet Service Provider. NEXA sendiri selain fokus dengan Internet dan Digital Soultion, juga ikut serta mendukung berbagai acara yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi mahasiswa. Hal ini dilakukan agar, dampak dan tujuan yang ingin dicapai oleh BEM FH Undip bisa tercapai dengan maksimal.
Acara puncak dari Pekan Progresif adalah Kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan di Gedung Balai Kota Semarang, dihadiri oleh 13 Universitas sebagai perwakilan untuk Pekan Progresif serta masyarakat umum. Seminar Nasional ini mengangkat isu Masyarakat Adat dengan tajuk “RUU MHA: Urgensi dan Implikasinya terhadap Masyarakat Adat di Indonesia”. Seminar Nasional sesi 1 dihadiri oleh 3 pembicara yaitu;
BacaJuga
- Dewi Kanti sebagai Perwakilan Masyarakat adat
- Andy Apriyanto, S.H., M.Si. dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Sukirno, SH., MS.i. selaku Dosen Ahli Hukum Perdata Undip
Lalu sesi 2 yang dimoderatori oleh Dosen Ahli Hukum dan Masyarakat FH Undip, Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H. dengan pembicara:
- Gunretno sebagai Perwakilan Masyarakat Adat Samin
- Erasmus Cahyadi dari Deputi Sekjen AMAN urusan Politik dan Hukum
- Amanah Asri, S.E., M.Si dari Kepala sub Direktorat pada Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kehadiran pembicara tersebut pun diharapkan dapat memberikan masukan bagi para peserta seminar yang terdiri dari kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum agar terus meningkatkan kompetensi dalam melakukan diskusi sebagai basis dalam mendukung kebijakan publik.
“Diharapkan dengan berbagai rekomendasi, saran, dan ide-ide cemerlang yang muncul disini dapat memberikan solusi yang berarti bagi berbagai permasalah bangsa yang selanjutnya dapat mengakselerasi kemajuan bangsa dan Negara.” Ucap Daniel selaku Ketua Divisi Konferensi Pekan Progresif.
Selanjutnya, Amanah Asri S.E, M.Si. (Kepala Sah Direktorat pada Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia) menyampaikan: Saat ini masyarakat adat sangat sering sekali dibahas. Dalam perspektif pemerintahan, masyarakat adat sudah jelas dijalankan melalui konstitusi kita yaitu pasal 18B ayat (2) yaitu negara memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan beserta hak tradisionalnya, hak aksesibilitas atas hak tanah, hak komunal, dan hak atas kepercayaannya sepanjang masih hidup maksudnya keberadaan masyarakat harus bersifat deklaratif yaitu tidak boleh mengada ada atau di hidup hidupkan. Peraturan turunannya dari UUD 1945, yakni UU 6/2014 Tentang desa yaitu desa administratif dan desa adat. UU tersebut merupakan embrio desa adat. Turunan UU No. 6 2014 yakni Permendagri No 52 dimana di putusan MK tentang masyarakat hukum adat harus memperhatikan unsur-unsur adanya masyarakat yang memiliki perasaan yang sama adanya pranata pemerintahan adat sejak dulu telah ada sistem pemerintahan, penjelasan dari Permendagri yaitu adanya unsur wilayah yaitu masyarakat yang memiliki perasaan kesamaan. Permendagri mempermudah bukan mempersulit karena kita negara hukum yang ada legalitas.
