SEMARANG, MEDIAINI.COM – Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan sikap Dewan Pengurus Pusat (DPP BKPRMI) terkait peristiwa penggeledahan Pondok Pesantren Ma’had Hamalatul Qur’an di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
Sikap tersebut menjadi bentuk kepedulian BKPRMI terhadap perlindungan santri, khususnya santriwati dan anak-anak, sekaligus upaya menjaga kehormatan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki kontribusi besar dalam membangun karakter dan moral generasi bangsa.
Ketua DPW BKPRMI Jawa Tengah, Dimas Anafadli, S.Pd., menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap dihormati dan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum juga wajib mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Kami DPW BKPRMI Jawa Tengah mendukung penuh pernyataan sikap DPP BKPRMI. Penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya wajib mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Terlebih ketika tindakan tersebut berlangsung di lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat santriwati dan anak-anak,” tegas Dimas.
Menurutnya, pesantren bukan sekadar tempat menimba ilmu agama. Lebih dari itu, pesantren menjadi ruang pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai keislaman, pembinaan akhlak, serta penguatan kecintaan terhadap tanah air.
Karena itu, setiap tindakan yang berlangsung di lingkungan pendidikan harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak, tanpa mengabaikan kewenangan aparat dalam menjalankan proses hukum.
Dorong Klarifikasi dan Evaluasi secara Objektif
DPW BKPRMI Jawa Tengah juga mendukung permintaan DPP BKPRMI agar kepolisian memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai dasar hukum, tujuan, serta prosedur pelaksanaan penggeledahan tersebut.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur atau tindakan yang tidak proporsional, BKPRMI meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dan sesuai ketentuan hukum.
Dimas berharap semua pihak mengedepankan prinsip tabayyun, keterbukaan, dan sikap saling menghormati dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Kami berharap semua pihak dapat mengedepankan tabayyun, keterbukaan, dan sikap saling menghormati. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, hendaknya diperiksa secara objektif. Jika terbukti, tentu harus ada tindakan sesuai aturan hukum. Jangan sampai persoalan ini justru menimbulkan ketakutan, trauma, atau mengganggu masa depan pendidikan para santriwati,” ungkapnya.
Masyarakat Diimbau Tidak Memberikan Stigma terhadap Pesantren
Selain mendorong transparansi proses hukum, DPW BKPRMI Jawa Tengah mengingatkan masyarakat agar tidak menggeneralisasi persoalan hukum yang melibatkan individu tertentu menjadi penilaian negatif terhadap seluruh lembaga pesantren dan pendidikan Islam.
Menurut Dimas, pesantren memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kontribusinya dalam bidang pendidikan, dakwah, pembinaan moral, kehidupan sosial kemasyarakatan, hingga perjuangan kemerdekaan merupakan bagian penting dari sejarah nasional.
Oleh sebab itu, setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan fakta dan bukti hukum terhadap pihak yang bersangkutan, bukan dengan membangun stigma terhadap pesantren, santri, ustaz, maupun komunitas pendidikan Islam secara keseluruhan.
“Kami menolak segala bentuk terorisme, radikalisme kekerasan, dan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun, kami juga menolak segala bentuk kesewenang-wenangan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pesantren harus tetap menjadi tempat yang aman untuk belajar, menghafal Al-Qur’an, membangun akhlak, dan menyiapkan generasi masa depan,” lanjutnya.
Perlindungan Psikologis dan Privasi Santriwati Jadi Perhatian
Lebih lanjut, DPW BKPRMI Jawa Tengah mengajak Kementerian Agama, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan, pengelola pesantren, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk memberikan perhatian dan pendampingan sesuai kewenangan masing-masing.
Perlindungan terhadap santriwati, pemulihan psikologis apabila diperlukan, keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar, serta perlindungan privasi dan identitas anak dinilai harus menjadi perhatian bersama.
BKPRMI juga mengimbau masyarakat dan media massa agar tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, terutama identitas, foto, maupun informasi pribadi santriwati yang berpotensi berdampak buruk terhadap masa depan mereka.
Sebagai organisasi yang bergerak dalam pembinaan pemuda dan remaja masjid, BKPRMI berkomitmen terus menghadirkan dakwah Islam yang rahmatan lil ’alamin, membangun generasi muda berakhlak mulia, cinta tanah air, menghormati hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Menutup pernyataannya, Dimas Anafadli mengajak seluruh kader BKPRMI dan masyarakat untuk tetap tenang, bijaksana, serta mengedepankan persatuan dan persaudaraan.
“Jangan biarkan persoalan ini menjadi alasan untuk saling menyudutkan. Mari kita jaga pesantren, lindungi santri, hormati proses hukum, dan kawal keadilan. Karena menegakkan hukum dan melindungi martabat manusia merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan,” pungkasnya.
DPW BKPRMI Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, sementara perlindungan terhadap santri harus diberikan tanpa diskriminasi.
Tegakkan Hukum Tanpa Kesewenang-wenangan. Lindungi Santri Tanpa Diskriminasi. Jaga Pesantren sebagai Bagian dari Kekuatan Moral Bangsa.























