GROBOGAN, MEDIAINI.COM – Pemkab Grobogan bersama Bank Jateng meluncurkan program Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai bagian dari implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD). Tiga OPD ditunjuk sebagai pilot project, yakni BPPKAD, Bappeda, dan Setda Grobogan. Program ini resmi di-launching dalam acara High Level Meeting di Hotel 21 Purwodadi, Jumat (19/9/2025), dengan dukungan penuh Bank Jateng sebagai bank RKUD.
Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo menegaskan, digitalisasi transaksi keuangan daerah adalah langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
BacaJuga
“Dengan adanya KKI ini, seluruh transaksi belanja pemerintah daerah dilakukan secara non-tunai. Hal ini sesuai dengan semangat transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.
Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Ony Suharsono, menyampaikan bahwa KKI merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem pembayaran pemerintah daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional dan program Bank Indonesia.
“KKI bukan hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendorong keamanan dalam belanja pemerintah. Ini adalah simbol kemandirian nasional di bidang sistem pembayaran,” terang Ony.
Implementasi KKI di Grobogan berlandaskan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang elektronifikasi transaksi belanja daerah, serta Perbup Nomor 54 Tahun 2024 mengenai tata cara penggunaan KKI untuk belanja APBD, khususnya belanja barang dan perjalanan dinas.
Bank Jateng juga melengkapi layanan dengan Cash Management System (CMS), integrasi keuangan daerah melalui Host to Host, serta pengembangan aplikasi Billing Center untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Tak hanya belanja, digitalisasi juga diterapkan untuk optimalisasi pendapatan daerah. Seluruh pembayaran pajak kini dapat dilakukan secara elektronik melalui berbagai kanal, mulai ATM, transfer bank, PT Pos, gerai ritel modern, e-wallet hingga QRIS. Dengan sinergi ini, Pemkab Grobogan dan Bank Jateng optimistis percepatan pembangunan daerah bisa terwujud, dengan pelayanan publik yang lebih efektif dan manfaat nyata bagi masyarakat.
