SURAKARTA, MEDIAINI.COM – Bank Jateng memperkuat komitmennya mendukung program strategis pemerintah melalui penyaluran 20.000 kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di wilayah Jawa Tengah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Surakarta yang berlangsung pada Selasa (8/7/2025) di Kantor Wali Kota Surakarta. Turut hadir Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng, Eko Tri Prasetyo, VP Marketing Financing Program BP Tapera Feri Kurniawan, serta sejumlah kepala dinas OPD terkait.
BacaJuga
Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng, Eko Tri Prasetyo, menegaskan kesiapan penuh lembaganya dalam mendukung percepatan program KPR subsidi ini.
“Bank Jateng siap menjalin kerja sama dengan para developer untuk menyalurkan KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat Jawa Tengah. Wilayah Karesidenan Surakarta memiliki potensi besar, baik dari kalangan ASN, PPPK, maupun karyawan swasta yang belum memiliki rumah,” ungkap Eko.
Wali Kota Surakarta menyampaikan dukungan penuh terhadap program KPR FLPP. Menurutnya, program ini sangat membantu warga Surakarta untuk memiliki rumah pertama karena menawarkan skema yang ringan.
“Program KPR FLPP memiliki fitur yang sangat menarik, cukup dengan uang muka 1% dari harga rumah Rp166 juta serta cicilan Rp1 jutaan per bulan tetap sepanjang tenor hingga maksimal 20 tahun. Ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan di bawah Rp10 juta (jika sudah menikah) dan Rp8,5 juta (jika belum menikah) untuk memiliki rumah pertama,” jelas Walikota Respati.
Untuk mendorong penyebaran informasi program tersebut, Pemkot Surakarta akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh OPD, BUMD, dan perusahaan swasta untuk memasang poster dan banner program FLPP. Pemkot juga berencana menambah koridor transportasi umum guna meningkatkan aksesibilitas ke wilayah penyangga kota.
Merespons hal itu, VP Marketing Financing Program BP Tapera Feri Kurniawan mengapresiasi langkah konkret Pemkot Surakarta.
“Program KPR FLPP ini dapat membantu masyarakat di Surakarta yang selama ini tinggal bertahun-tahun di rumah kontrakan agar bisa memiliki rumah pertama, karena cicilannya setara dengan biaya sewa,” ujarnya.
“Program ini juga bisa diakses masyarakat berpenghasilan tidak tetap, seperti pedagang kelontong, driver ojol, maupun pekerja harian lepas,” tambahnya.
Sebagai mitra strategis BP Tapera, Bank Jateng memainkan peran sentral dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI. Dalam audiensi ini, Bank Jateng menyatakan kesiapan penuh menyalurkan 20.000 kuota KPR subsidi yang dipercayakan oleh pemerintah.
Selain menyalurkan KPR FLPP, Bank Jateng juga menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) bagi para developer guna mendukung pembangunan rumah layak huni.
Pada hari yang sama, Bank Jateng bersama BP Tapera menggelar gathering dengan asosiasi pengembang perumahan seperti REI, APERSI, HIMPERA, dan APERNAS se-Soloraya untuk mempererat kerja sama distribusi KPR subsidi.
Masyarakat dapat mencari rumah idaman secara mandiri melalui portal SiKumbang di laman: https://sikumbang.tapera.go.id, yang menampilkan rumah siap huni dari developer terverifikasi Kementerian PUPR.
Syarat utama penerima KPR FLPP:
– WNI dan memiliki KTP
– Belum pernah menerima subsidi perumahan
– Belum memiliki rumah
– Berpenghasilan tetap atau tidak tetap, dengan batas penghasilan maksimal Rp8,5 juta (single) dan Rp10 juta (menikah)
Fitur unggulan KPR Sejahtera FLPP:
– Uang muka hanya 1%
– Suku bunga tetap 5% hingga lunas
– Tenor hingga 20 tahun
– Gratis premi asuransi, PPN, BPHTB, dan PBG
– Angsuran mulai Rp1 jutaan per bulan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Surakarta juga menyatakan kesiapan untuk membantu sosialisasi melalui Forum HRD yang telah terbentuk, agar program ini menjangkau sektor swasta secara lebih luas.
Audiensi ini menandai sinergi lintas sektor yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan perbankan daerah. Bank Jateng, sebagai bank pembangunan daerah, sekali lagi menunjukkan kontribusi nyatanya dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui akses perumahan yang adil dan inklusif.
