SEMARANG, MEDIAINI.COM – Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia, Ida Fauziyah mengunjungi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Semarang, Jum’at (22/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut dirinya menyampaikan agar para stakeholder ketenagakerjaan bisa bersinergi untuk menguatkan langkah bersama dalam memajukan sektor ketenagakerjaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan bangsa.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama dalam upaya menyiapkan SDM Tenaga Kerja kita dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam sambutannya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa saat ini dunia terus mengalami perubahan. Oleh sebab itu, masyarakat juga harus ikut mengikuti revolusi industri 4.0.
“Saat ini dunia telah memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data secara cepat dalam segala aspek. Mau tidak mau, kita harus mengikutinya,” jelasnya.
Menurutnya, transformasi digital menjadi sebuah norma baru yang terjadi di berbagai tempat. Hal ini tentu saja memberikan tantangan-tantangan baru untuk dunia industri, usaha dan ketenagakerjaan.
“Disrupsi global terjadi dengan begitu cepat, Revolusi Industri 4.0 menyebabkan terbentuknya Era Baru yaitu era Society 5.0. Di era ini teknologi digital berkembang dengan sangat pesat dan tentu saja berdampak pada terjadinya transformasi ketenagakerjaan. Sekarang harus diakui bahwa teknologi, utamanya digital, sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari,” bebernya.
Menurut World Economic Forum (WEF) 2023, sambunhnya, ada tiga hal yang mendorong terjadinya perubahan pekerjaan, yaitu transisi hijau, teknologi baru dan perubahan ekonomi yang terjadi dengan sangat dinamis. Selain itu, masih menurut WEF, 69 juta jenis pekerjaan baru berpeluang tercipta dalam kurun waktu 2023 – 2027 akibat dorongan dari teknologi baru dan transisi hijau, yang tentu saja akan mengakibatkan 83 juta pekerjaan berisiko terkena dampak perubahan ekonomi dan otomatisasi.
“Lebih dari seperempat jenis pekerjaan yang ada saat ini akan mengalami disrupsi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Pemerintah, DUDI, dan juga pekerja serta stakeholder ketenagakerjaan lainnya perlu menumbuhkan sebuah kultur atau kebiasaan baru terkait pembelajaran sepanjang hayat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang muncul ini. Dan tentu saja strategi pelatihan vokasi perlu menjadi agenda dalam upaya menyiapkan SDM kita menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.
Dengan adanya hal itu, dirinya mengajak semua pihak untuk memahami bahwa perbaikan kualitas SDM tenaga kerja merupakan hal penting untuk dilakukan.
“Kualitas SDM yang mumpuni akan mendorong produktivitas yang lebih baik, dan tentunya akan menjadi pertimbangan utama investor dalam dan luar negeri ketika akan menanamkan modalnya di Indonesia,” tandasnya.
Dirinya juga menambahkan untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM ke depan, pemerintah telah membuat grand design secara komprehensif melalui Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Revitalisasi ini mencakup banyak aspek, mulai dari reformasi kelembagaan, SDM, dan jaminan mutu melalui akreditasi dan sertifikasi, hingga tata kelola kolaborasi dan koordinasi dengan semua stakeholders.
Kemnaker sebagai leading sector pada bidang sistem informasi pasar kerja dan pelatihan vokasi, telah menyusun terobosan yang terdiri dari Sembilan Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai kebijakan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan dalam rangka mendukung visi Indonesia yang ingin menjadikan pembangunan SDM sebagai kunci untuk memajukan negeri.
“Kesembilan lompatan ini adalah Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), Link and Match Ketenagakerjaan, Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, Visi Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan, dan Reformasi Birokrasi,” ucapnya.
Diirinya menyebut bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi yang berkualitas maka perlu adanya modalitas yang mumpuni.
Melalui Program Transformasi BLK, ia menambahkan Kemnaker berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas modalitas pelatihan vokasi, termasuk diantaranya program pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana pelatihan, serta menjalin kemitraan dengan stakeholder ketenagakerjaan, termasuk DUDI,” pungkasnya. (*)






















