JAKARTA, MEDIAINI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik akan naik pada tahun ini dan akan tetap berpijak pada harga eceran saat ini yang dibanderol Rp 7.650 per liter.
Menurut Jokowi, pemerintah bakal berupaya keras untuk mempertahankan harga Pertalite karena pengguna BBM jenis ini adalah masyarakat dengan ekonomi lemah, berbeda dengan para pemakai Pertamax yang didominasi oleh mobil-mobil elit.
BacaJuga
“Yang Pertamax naik, naiknya juga saya kira naiknya enggak banyak, tapi itu yang punya mobil-mobil mewah yang pakai mereka. Tapi yang Pertalite ini kita tahan (harganya), tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp 7.650,” ujar Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo yang disiarkan akun YouTube Palti West pada Sabtu (21/5/2022).
Harga Bensin di Indonesia Termasuk Murah
Tapi di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengakui bahwa bukan perkara mudah bagi pemerintah untuk mempertahankan harga Pertalite di level ini, karena dana APBN yang disedot untuk pemberian subsidi sangat besar.
Padahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Jokowi menilai bahwa harga bensin di Indonesia masih sangat murah. Sebagai pembanding, ia menjabarkan bahwa harga bensin di Jerman sudah sekitar Rp 31.000 per liter, di Singapura senilai Rp 32.000 per liter, Rp 20.800 per liter di Thailand, dan sekitar Rp 18.000 per liter di Amerika Serikat.
“Supaya tahu, untuk mempertahankan harga pertalite, harga LPG, listrik yang di bawah 3.000 (VA), pemerintah keluar gede sekali, sangat besar sekali, Rp 502 triliun, ini yang masyarakat harus tahu,” sambung Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi berharap agar masyarakat tidak gaduh dan berspekulasi macam-macam terkait harga bensin di Tanah Air.
“Sekali lagi ini yang harus kita syukuri, kita masih tahan dengan harga pertalite masih Rp 7.650,” tutup orang nomor satu di Indonesia itu.
Listrik Subsidi Juga Tidak Naik
Selain Pertalite, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah memastikan bahwa harga listrik bersubdisi tidak naik pada tahun 2022, seiring dengan bertambahnya subsidi energi yang dikucurkan pemerintah.
“Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya. Kalau masyarakat kemarin mudik dengan mobil menggunakan Pertalite itu adalah bagian dari yang harus dibayar oleh pemerintah ke Pertamina dalam bentuk kompensasi,” ungkap Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5/2022) lalu.
Untuk rinciannya, pemerintah menambah anggaran subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun menjadi Rp 208,9 triliun, dari semula yang hanya Rp 134 triliun.
Kemudian, bendahara negara pun menambah alokasi anggaran kompensasi energi sebesar Rp 216,1 triliun, dari sebelumnya yang berjumlah Rp 18,5 triliun kini menjadi Rp 234,6 triliun. Dengan begitu, total anggaran subsidi energi dan kompensasi untuk tahun ini senilai Rp 443,6 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan, tambahan biaya subsidi dan kompensasi telah mempertimbangkan harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ICP) 100 dollar AS per barrel dari asumsi awal dalam APBN sebesar 63 dollar AS per barrel.
Selain itu, pemerintah mempertimbangkan arus kas operasional dua perusahaan pelat merah, Pertamina dan PLN, yang mengalami defisit gara-gara menanggung selisih antara Harga Jual Eceran (HJE) dengan harga keekonomian.
Pertamina diproyeksi mengalami defisit hingga Rp 190,8 triliun hingga akhir tahun, sementara PLN defisit Rp 71,1 triliun.
“UU APBN memberikan kompensasi hanya Rp 18,5 triliun, yaitu untuk kompensasi BBM saja terutama solar. (Sedangkan) Pertalite dan listrik (sebelumnya) tidak ada kompensasi,” tutup Sri Mulyani. (Tivan)
