JAKARTA, MEDIAINI.COM – Akibat harga minyak goreng kemasan yang meroket pasca pemerintah ‘lepas tangan’ dari pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET), minyak goreng curah kini menjadi alternatif bagi masyarakat. Pasalnya, minyak goreng curah masih mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengungkapkan skema subsidi harga minyak goreng curah di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 14 ribu per liter.
BacaJuga
Untuk teknisnya, kata Airlangga, subsidi akan disalurkan kepada distributor kelapa sawit yang terdaftar di Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan sistem reimbursement. Perhitungannya, besaran subsidi yang diberikan setara dengan selisih antara harga minyak sawit yang digunakan untuk memasok minyak curah dengan harga pasar.
“Distributor sawit wajib suplai ke industri ke pabrik curah. Nanti pabrik menyuplai ke pasar supaya ketersediaan minyak curah tetap ada,” kata Airlangga secara virtual pada Jumat (18/3/2022).
Untuk jangka waktunya, pembayaran selisih harga minyak goreng curah dilakukan BPDPKS selama dua minggu sekali kepada distributor yang sudah didaftarkan oleh pabrik.
“Nanti selisihnya harga dari distributor reimburs ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Jadi subsidinya di situ. Dua minggu sekali selisih dihitung sekalian evaluasi. Pabrik diminta daftarkan distributornya. Nanti subsidi dibayarkan,” sambung politisi Partai Golkar tersebut.
Untuk target distribusinya, pemerintah akan mengusahakan agar bisa menyalurkan sekitar 200 ribu ton minyak goreng curah ke masyarakat untuk setiap bulannya.
Skema Minyak Goreng Pemerintah Untuk Ramadhan dan Idul Fitri
Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga memaparkan rencana pemerintah jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Meski secara keseluruhan bahan makanan mengalami deflasi, masih terdapat beberapa komoditas strategis lainnya yang akan terus dimonitor ketersediaannya di masyarakat, antara lain minyak goreng, kedelai, daging sapi, bawang merah dan cabe merah.
“Dalam rangka menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443H, Pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders untuk memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat,” ungkap Airlangga.
Guna mendukung kelancaran ibadah dan pemenuhan pangan masyarakat, Pemerintah telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dengan berfokus pada 3 aspek ketahanan pangan yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan.
Dalam aspek ketersediaan pangan, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta akses pasar dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama Pemerintah. Monitoring daerah surplus dan defisit pangan terus dilakukan agar Pemerintah dapat merespon dengan cepat apabila ditemukan daerah yang mengalami defisit pangan. BUMN di bidang perhubungan dan transportasi, khususnya yang masuk dalam jaringan tol laut, akan dioptimalkan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan ke berbagai daerah.
Terkait dengan komoditas minyak goreng, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait harga jual di tingkat konsumen, yakni sesuai harga keekonomian untuk Minyak Goreng Sawit (MGS) kemasan di pasar modern ataupun dengan harga Rp 14.000,00/liter untuk MGS curah di pasar tradisional. Selain memberikan subsidi dalam penyediaan MGS curah, Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan produsen guna menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar.
Untuk komoditas kedelai, Pemerintah telah menugaskan Perum BULOG untuk pelaksanaan program bantuan pembelian kedelai kepada pengrajin tahu dan tempe, sehingga diharapkan tahu dan tempe dapat tetap dinikmati oleh masyarakat sebagai alternatif sumber protein. Terhadap komoditas kedelai juga akan diberikan subsidi, sehingga harga jual bisa di-maintain di kisaran Rp 11.000,00/kg.
Untuk komoditas daging sapi, Pemerintah telah mendorong industri maupun Perum BULOG untuk mempercepat penyediaan daging sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani bulan puasa dan perayaan Idul Fitri. Pemerintah menyiapkan daging kerbau sebagai penyangga ketersediaan kebutuhan protein hewani, juga alternatif protein lain melalui daging ikan ataupun ayam.
Dukungan kepada masyarakat sebagai konsumen, baik dalam bentuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan maupun bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan terus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga daya beli dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan.
Dalam rangka peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat, Pemerintah terus mendorong upaya diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan keanekaragaman pangan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
“Pemerintah terus berkomitmen tinggi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya dalam memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 H. Kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan agar pangan tersedia di masyarakat,” pungkas mantan Menteri Perindustrian tersebut. (Tivan)
Sumber Gambar : ilustrasi Pexels
