JAKARTA, MEDIAINI.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau para pengusaha untuk mengurangi aktivitas perkantoran bagi para pegawainya guna mengurangi potensi penyebaran Covid-19 varian Omicron yang saat ini telah memasuki Tanah Air.
Dalam dua minggu ke depan, pemilik perusahaan diminta untuk menginstruksikan para pegawainya agar bekerja dari rumah (Work From Home/WFH).
Varian Omicron Mengancam, Aktivitas Perkantoran Dipantau
Rinciannya, Luhut meminta agar aktivitas perkantoran bisa dikurangi. Dia mengimbau perusahaan agar tidak mempekerjakan karyawannya secara langsung di kantor secara 100%. Kalau bisa aktivitas kantor menurut Luhut paling banyak dilakukan dengan kapasitas 75% saja.
“Kami imbau kalau di kantor tidak perlu 100%, tidak usah 100% yg hadir, jadi diatur saja. Mungkin jadi 75% sampai 2 minggu ke depan, diatur lah asesmen sama kantor masing-masing. Khususnya memang kantor, industri tak ada masalah,” terang Luhut dalam rapat evaluasi PPKM yang dihelat secara virtual dan disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI pada Minggu kemarin (16/1/2022).
Luhut menekankan, imbauan ini dilakukan semata-mata untuk mereduksi potensi penyebaran Omicron sehingga pemerintah lebih mudah untuk mengendalikan Covid-19 varian baru tersebut.
“Untuk perkantoran jika ada opsi work from home dan masih mampu tingkat produktivitas, saya imbau opsi itu diambil. Hal ini dilakukan agar kasus (Omicron) terkendali,” sambung Koordinator PPKM Jawa Bali tersebut.
Sedangkan untuk kantor-kantor kementerian dan lembaga pemerintahan, Luhut juga meminta untuk mengurangi kegiatan dan rapat-rapat secara luring untuk sementara waktu dan mengalihkannya secara daring alias online.
“Kepada seluruh kementerian dan lembaga diminimalisir kegiatan rapat luring, lakukanlah secara daring. Tapi kami nggak melarang untuk bertemu lakukan lah asesmen sendiri,” sambung pria berdarah Batak itu.
Prediksi Puncak Penyebaran Omicron di Indonesia
Pada kesempatan yang sama, Luhut memperkirakan puncak gelombang penyebaran Covid-19 varian Omicron yang kemungkinan bakal terjadi di pertengahan bulan Februari nanti. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan.
“Berangkat dari trajectory kasus Covid-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron terjadi di tengah Februari sampai awal Maret ini. Namun pemerintah akan mitigasi lebih dahulu agar peningkatan kasus lebih landai,” lanjut Purnawirawan TNI itu.
Tak lupa, Luhut juga mengingatkan agar semua orang menahan diri untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Bahkan, pejabat pun sudah dilarang berpergian ke luar negeri.
Seandainya imbauan ini tidak diindahkan atau kondisi menjadi lebih buruk, Luhut mengungkapkan opsi adanya pengetatan mobilitas dan aktivitas masyarakat seperti yang pernah dilakukan Indonesia pada awal pandemi.
“Berbagai langkah yang dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan, akselarasi vaksinasi, dan pengetatan mobilitas jadi opsi terakhir yang bakal dilakukan,” beber Luhut.
Sebagai gambaran, salah satu pengetatan yang bakal dilakukan seandainya kasus Omicron terus meningkat dengan membatasi aktivitas di ruang publik. Luhut berujar bahwa hanya orang yang sudah vaksin dua kali saja yang boleh melakukan aktivitas di tempat publik.
“Masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah vaksin dua kali dapat aktivitas di tempat publik. Maka yang belum vaksinasi dua kali segera lakukan ini,” papar Luhut.
Menko Marves juga kembali menekan bahwa dukungan semua pihak akan sangat menentukan keberhasilan dalam penanganan pandemi di tanah air.
“Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan kita hari ini sudah cukup siap untuk menghadapi Omicron ini. Namun langkah-langkah preventif yang berasal dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama penekanan laju penyebaran kasus ini,” tandasnya.
PPKM Diperpanjang Hingga 31 Januari
Sebagai respons terhadap kasus Covid-19 yang kembali meningkat, pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto yang menyebut pemerintah akan melanjutkan penerapan PPKM di luar Jawa-Bali hingga 31 Januari 2022 mendatang.
“Perpanjangan dilakukan untuk 14 hari ke depan yaitu 18-31 Januari. Ini kriterianya berdasarkan level asesmen, kemudian juga capaian vaksinasi yang dosisnya pertama di bawah 50 persen dinaikkan satu level,” kata Airlangga.
Hal itu ia sampaikan usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Minggu (16/01) melalui konferensi video.
Menko Airlangga merinci, jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 wilayah, Level 2 dari 148 menjadi 138 wilayah, Level 3 dari 11 menjadi 10 wilayah, serta tidak ada kabupaten/kota yang menerapkan Level 4.
Koordinator Pelaksanaan PPKM luar Jawa-Bali itu juga menegaskan dalam keterangan persnya bahwa pemerintah akan terus mendorong produksi vaksin dalam negeri.
“Arahan Bapak Presiden, terkait dengan vaksin itu dipersiapkan, baik itu vaksin Merah Putih maupun vaksin yang berproduksi di dalam negeri di mana ini tentunya akan dipersiapkan untuk pertengahan tahun ini atau yang diperkirakan di semester dua,” tandasnya. (Tivan)
