JAKARTA, MEDIAINI.COM – Sekolah tatap muka jadi perhatian utama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Nadiem bahkan mendorong pembelajaran tatap muka (PTM) di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3. Nadiem menegaskan, vaksinasi tidak menjadi persyaratan pembukaan sekolah tatap muka bagi peserta didik.
“Yang boleh melakukan tatap muka adalah semua yang berada di zona PPKM Level 3-1, dan vaksinasi tidak menjadi kriteria pelaksanaan PTM terbatas,” kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu (25/8/2021).
Persyaratan vaksinasi, menurut Nadiem, hanya diwajibkan bagi guru dan tenaga pendidik. “Yang wajib itu kriterianya kalau guru dan tenaga kependidikan sudah vaksinasi dua kali. Mereka lah yang wajib,” lanjutnya. Nadiem lebih lanjut menjelaskan, bagi daerah dengan tingkat vaksinasi tinggi, harus terlebih dahulu memenuhi daftar periksa prosedur protokol kesehatan di lingkungan sekolah sebelum melakukan pertemuan tatap muka.
BacaJuga
Salah satu kendala yang akan dihadapi sekolah-sekolah tersebut adalah waktu yang cukup lama untuk memenuhi daftar periksa. Diperkirakan butuh waktu antara satu sampai dua pekan untuk memenuhinya mulai dari dokumentasi dan perizinan dari komite sekolah atau wali murid.
Mendesak Pemda Terapkan Sekolah Tatap Muka
Nadiem Makarim tegas meminta pemerintah daerah (Pemda) yang berada di wilayah PPKM level 1-3 untuk melakukan PTM. Nadiem bahkan meminta masyarakat untuk melapor jika ada Pemda yang tidak segera menggelar PTM di sekolah, terutama bagi yang siswa dan tenaga pendidiknya sudah divaksin. “Jadi bagi yang level 1-3 yang belum tatap muka, mohon juga masyarakat mendesak untuk Pemdanya untuk bisa melaksanakannya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan bagi daerah yang tidak memiliki akses internet, yang umumnya berada di kawasan terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) harus melaksanakan pembelajaran sekolah tatap muka. “Kalau suatu daerah tidak bisa mengakses internet pun, tidak ada alasan daerah itu melakukan PJJ (pembelajaran jarak jauh), harusnya segera melaksanakan tatap muka,” terangnya.
Nadiem mengaku khawatir setiap kali mendengar daerah di kawasan terdepan, terpencil, dan tertinggal tidak menerima bantuan kuota internet dan mereka tidak bisa sekolah tatap muka. Padahal, Kemendikbudristek sejak awal tahun telah mengambil tindakan yang jelas agar mereka bisa segera menggelar belajar tatap muka. Nadiem pun menilai, pelaksanaan belajar jarak jauh di daerah terpencil dan tidak ada internet merupakan kebijakan yang merugikan siswa.
“Jadi mohon bantuan Komisi X untuk melaporkan daerah yang tidak ada internet yang masih tidak boleh melakukan PTM. Kami dari Kemendikbudristek tidak bisa menerima itu. Anak-anak harus tetap belajar,” kata dia.
Simulasi Jelang Sekolah Tatap Muka di Wilayah PPKM Level 4
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemerintah melakukan persiapan teknis asesmen nasional atau simulasi jelang pembukaan kegiatan sekolah tatap muka bagi daerah Level 4.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menurunkan level daerah dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Sejumlah daerah seperti wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, dari level 4 menjadi level 3. Adapun beberapa daerah-daerah aglomerasi lainnya yang masih di level 4 yakni Bali, Malang Raya, Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
“PPKM Jawa-Bali pada level 4, akan dilakukan persiapan teknis asesmen nasional atau simulasi mulai 24 Agustus hingga 2 September 2021 mendatang dengan kapasitas maksimal 25 persen pendidik dan tenaga pendidik,” ujarnya, dikutip dari laman Covid19.go.id. “Selain itu, uji coba protokol kesehatan dilakukan pada pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan, akan diperluas ke kawasan Solo Raya dan DI Yogyakarta,” lanjutnya. (Alfahri)
