JAKARTA, MEDIAINI.COM – Kabar mengenai wacana pemerintah mengatur sembako kena pajak membuat heboh publik. Untuk pertamakalinya, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada produk sembako. Ketentuan mengenai PPN sembako tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Mengacu Pasal 4A RUU KUP, Kamis (10/6), sejumlah bahan pokok dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Beberapa kelompok barang tersebut diantaranya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara.
BacaJuga
Padahal selama ini sembako sebagai barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebelumnya tidak dikenakan PPN, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017.
Dari Permenkeu bernomor 116/PMK.010/2017, ada 13 kategori sembako kena pajak atau dikenai PPN, yaitu :
1. Beras dan Gabah
2. Jagung
3. Sagu
4. Kedelai
5. Garam Konsumsi
6. Daging
7. Telur
8. Susu
9. Buah-buahan
10. Sayur-sayuran
11. Ubi-ubian
12. Bumbu-bumbuan
13. Gula Konsumsi
Sembako Kena Pajak, Pedagang Protes Keras
Rencana pemerintah atas sembako kena pajak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Protes keras disampaikan oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI).
Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansury menyebut, pihaknya akan melakukan upaya menolak dan berharap pemerintah menghentikan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bahan pokok. Menurut Abdullah, sebelum mengeluarkan terkait masyarakat kelas bawah pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.
Meski sudah tersiar soal penerapan sembako kena pajak, sampai sekarang pemerintah belum menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. Terdapat beberapa opsi yang menjadi pertimbangan, yakni PPN Final 1 persen, tarif rendah 5 persen, atau tarif umum 12 persen.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dikutip dari akun Twitternya menjelaskan, wacana tersebut tengah digodok dengan meminta masukan dari banyak pihak.
“Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya?Kembali ke awal, nggak ada yg tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati2an justru dibunuh sendiri. Mustahil!” kata Yuatinus.
Selain Indonesia, penerapan PPN untuk sembako juga sedang menjadi fokus beberapa nsgara berkembang guna mengoptimalisasi penerimaan pajak dan memperbaiki ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Yustinus Prastowo menyebut setidaknya 15 negara yang menyesuaikan skema tarif PPN untuk membiayai penanganan pagebluk. Bahkan, sambungnya, Amerika Serikat dan Inggris sebagai dua negara yang juga berencana menaikkan tarif PPN untuk sustainibilitas.(Ken)
Discussion about this post