JAKARTA, MEDIAINI.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mulai melakukan Pendataan Keluarga (PK) serentak mulai 1 April hingga 31 Mei 2021 mendatang. PK dilakukan untuk validasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Pendataan Keluarga Tahun 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kepada seluruh keluarga Indonesia yang berjumlah kurang lebih 77,9 juta kepala keluarga. Pendataan keluarga dilakukan serentak setiap lima tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah.
BacaJuga
Pendataan Keluarga dengan Prokes Ketat
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo melalui siaran pers yang diterima wartawan mengatakan, pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik berdasarkan data yang akurat. Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan.
Dijelaskan Hasto, PK tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya.
Pendataan tahun ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Keluarga yang didatangi ke rumah harus memastikan kader pendata mengenakan masker, serta menjaga jarak aman.
Pelaksanaan Pendataan Keluarga sendiri telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 41 dan 49), Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Pasal 53).
Hasto menegaskan, Pendataan Keluarga tahun 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.
Gubernur Jawa Tengah Terjun Mendata Keluarga
Pendataan Keluarga tahun 2021, lanjut dia, menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, dan aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun.
Petugas Pendataan Keluarga tahun 2021 terdiri dari pemerintah dan masyarakat, yakni Petugas Lini Lapangan KB dari BKKBN dan Kader Keluarga Berencana, yang secara nasional terdiri dari: 7.230 Manajer Pengelolaan PK Tk Kecamatan, 7.230 Manajer Data, 83.441 Supervisor Tk Desa, dan 1,2 juta petugas kader pendata.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Widwiono menyebutkan, Jawa Tengah, akan ada sekitar 8.600 orang petugas pendataan keluarga dikerahkan. Mereka akan menangani seluruh keluarga di 35 kabupaten dan kota.
Mengawali program Pendataan Keluarga 2021 yang mulai dilakukan hari ini secara serentak di seluruh Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terjun langsung memantau.
Ganjar Pranowo membawa secarik kertas berisi 53 pertanyaan dan pulpen seolah menjadi petugas lapangan BKKBN yang melakukan oe dataan. Gubernur berambut putih itu mendatangi dua keluarga di Pindrikan Lor dan Sekayu, Semarang Tengah, Kamis (1/4). “Pak bu, selamat pagi. Nuwun sewu (permisi), saya datang untuk mendata keluarga panjenengan njih. Saya dari sini sajam supaya ababnya tidak muncrat-muncrat,” canda Ganjar Pranowo, dari luar pagar rumah.
Saat mendata, Ganjar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam daftar yang diberikan BKKBN kepada warganya.(Ken)
Discussion about this post